Photo: lahan miring di Kab. Lumajang yang digunduli. Rawan longsor.

Potensi kekayaan sumber daya alam Ibu Pertiwi dinilai berbagai pakar di dalam negeri dan luar negeri sebagai zamrud katulistiwa. Sumber daya alam di Indonesia terhampar dari ujung pulau Sumatra sampai dengan tanah hitam Pulau Papua. Sumber daya hutan tropis yang kaya dengan keanekaragaman hayatinya sebagai penyangga kehidupan manusia ada di setiap pulau di Indonesia. Laut dengan keindahannya dan produktivitasnya menjadi ladang mencari rejeki nelayan di tanah air. Sumbangan oksigen dari bumi pertiwi inipun telah membantu sekian miliar umat di dunia.

Catatan telah membuktikan, walaupun kekayaan alam yang sebegitu besar dimiliki, tidak selalu langsung menjadikan bangsa ini mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di negara dunia ketiga (negara berkembang). Kekayaan alam yang tinggi tidak seratus persen menjamin kemakmuran bangsanya. Pendapatan kotor per kapita Bangsa Indonesia masih jauh di bawah Malaysia sebagai sesama negara di Kawasan Asia Tenggara. GNP Indonesia pada 1 Juli 2009 sebesar US$ 3.830 per tahun dan menduduki peringkat ke 145. Pada waktu yang sama, Malaysia menduduki urutan ke 79 dengan GNP per kapita sebesar US$ 13.740 per tahun. Mengapa hal ini dapat terjadi?

Pemanfaatan sumber daya alam telah dilakukan muali jaman orde lama, orde baru, sampai dengan era reformasi sekarang. Berbagai produk perundangan telah di keluarkan oleh lembaga legislatif demi menunjang pemanfaatan sumber daya alam yang mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat umum. Era otonomi daerah pun kita lalui dengan munculnya UU tentang otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada tingkat II dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berada di daerahnya. Era desentralisasi ini telah kita lalui selama hampir 11 tahun (setelah disahkannya UU 22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintah daerah). Hasil yang kita peroleh masih jauh dari harapan. Berita-berita televisi masih banyak mengabarkan tentang kemiskinan dan penderitaan yang terjadi diberbagai pelosok Indonesia. Bencana kelaparan, demo terkait perebutan lahan, sampai dengan bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi.

Selain kekayaan alam yang melimpah di Indonesia, negara ini juga memiliki ribuan sampai dengan jutaan kaum intelek dengan menyandang gelar mulai sarjana sampai dengan doktor dan profesor. Disetiap propinsi terdapat sarana penggemblengan sumber daya manusia yang kualitasnya pantas untuk di tandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Lembaga-lembaga riset yang konsen dengan pengembangan sumber daya alam juga tidak terhitung jumlahnya di negara ini. LIPI dengan semua sumberdya yang dimiliki, kementrian riset, kelautan, sampai dengan lembaga penelitian dan pengembangan di tingkat propinsi juga telah menelorkan berbagai hasil penelitian dalam upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran bangsa.

Bila dicermati, dengan modal yang luar biasa, kekayaan alam yang melimpah, sumber daya manusia yang telah cukup teruji, serta sistem regulasi yang telah di buat dari berbagai generasi, seharusnya telah terjadi peningkatan kemakmuran dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Kenyataan ini tidak terbukti. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang selah dengan kita Bangsa Indonesia?

Hal ini terjadi diakibatkan setidaknya oleh empat faktor utama, yaitu; a) kualitas implementasi perundangan dan kebijakan, b) tingginya budaya korupsi dan kolusi di negara indonesia, c) penegakan hukum yang runcing kebawah dan tumpul keatas, dan d) munculnya raja-raja baru di daerah seiring adanya era desentralisasi (otoda).

Kualitas Implementasi perundangan dan kebijakan

Peraturan perundangan yang telah dibuat seharusnya mendorong kepada pemerataan dan keberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam kita. Bila berbicara tentang implementasi perundangan dan kebijakan di Indonesia bagaikan membicarakan borok di tubuh sendiri. Bukan menjadi rahasia lagi, tingkat implementasi perundangan dan kebijakan di Indonesia sangat buruk. Undang konservasi sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam, telah buat dan disahkan. Namun demikian tingkat implementasinya baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat telah banyak dilanggar. Hal ini menjadikan suatu kawasan yang seharusnya terlindung dari kerusakan akibat perbuatan manusia menjadi lahan perebutan. Akibatnya lahan yang seharusnya merupakan tabungan kita untuk kehidupan generasi penerus kita telah rusak dan untuk mengembalikannya diperlukan energi yang tidak sedikit.

Tingginya budaya korupsi dan kolusi di Negara Indonesia

Korupsi identik dengan kerakusan. Tingkat korupsi di Indonesia menempati urutan ke 69 di dunia. Kerakusan segelintir manusia menjadikan alam sudah tidak mampu lagi memberikan pelayanannya kepada manusia. Hal ini seperti yang di katakan Mahatma Gandhi “Alam dengan segala isinya ada untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia dan penghuninya. Segelintir manusia dengan kerakusannya merusak harmoni tersebut, sehingga alam sudah tidak mampu lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan setiap manusia”. Keserakahan segelintir manusia telah merusak kekayaan alam kita, perusakan hutan (ilegal loging), penangkapan ikan ilegal (ilegal fishing) telah merusak keharmonian alam. Pelayanan yang selama ini telah diberikan oleh alam terganggu dan mengalami destorasi.
Kolusi telah menjadikan penanganan sesuatu menjadi tidak lagi ditangani oleh pihak yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Hasilnya adalah ketimpangan dan kemerosotan nilai yang berdampak luas terhadap keselarasan kegiatan pembangunan dan pengelolaan seumber daya alam.

Penegakan Hukum yang runcing kebawah, dan tumpul keatas

Supremasi hukum mengalami titik terpuruknya di masa ini. Runcingnya jarum hukum kebawah menjadikan keadilan sudah tidak ditemui lagi di negara kita ini. Data dan fakta telah menunjukkan lemahnya penegakan hukum bila ia telah menyentuh baju pejabat dan golongan orang berdasi. Nilai keadilan ini dapat kita persepsikan sebagai nilai pemerataan pembangunan dan kemakmuran yang tidak dapat dinikmati oleh semua orang.

Munculnya raja-raja baru di daerah di masa desentrasisasi

Era desentralisasi telah memunculkan raja-raja baru di daerah tingkat dua. Pengelolaan sumber daya hutan mengalami dampak negatif dari kepentingan sekelompok penguasa di daerah. Peningkatan kerusakan hutan terjadi, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Adanya otonomi daerah yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah. Bencana yang diakibatkannya pun terasa oleh semua pihak, terutama mayarakat tidak mampu. Tanh longsor, banjir karena drainase kota yang buruk, serta pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagian besar diakibatkan oleh saling berlombanya raja-raja di daerah dalam mengeksploitasi daerahnya tanpa pertimbangan dan memperhatikan kebutuhan generasi masa depan. (Hafid; 2010)

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 13.700 pulau dan memiliki luas 1.919.443 km2 memanjang sepanjang 5.000 km dari Barat ke Timur dan 1.700 km dari Utara ke selatan. Letak geografis Indonesia antara 95⁰ BT sampai dengan 141⁰ BT dan antara 6⁰ LU sampai dengan 11⁰ LS (Medrizam dkk, 2004). Kondisi dan letak geografis Indonesia tersebut telah menciptakan suatu mega biodiversity yang komplek. Berbagai kajian tentang biodiversity telah banyak dilakukan di Indonesia dengan sumber pembiayaan yang relatif besar, mulai dari kegiatan Biodiversity Collections Project oleh LIPI dengan dana hibah dari Global Environment Facility (GEF) pada tahun 1994 sampai dengan 2001, Biodiversity Conservation Project oleh Puslit Biologi-LIPI yang terdiri dari dua fase dimulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 dengan pendanaan dari dana hibah pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), dan berbagai aktivitas NGO lingkungan yang telah melakukan berbagai kajian dan riset mengenai keanekaragaman hayati dan kegiatan konservasinya (Medrizam dkk, 2004).

Dari sudut pandang empiris dan yuridis, upaya pengelolaan keanekaragaman hayati secara lestari telah dilakukan di tingkat lokal (nasional) maupun global (internasional). Di tingkat global, Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (KKH atau United Nations Conventions on Biological Diversity) merupakan salah satu produk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Konvensi ini mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1994, melalui ratifikasi dalam bentuk UU No.5/1994, yang pada intinya memiliki tujuan utama yaitu: (1)konservasi keanekaragaman hayati, (2)pemanfaatan berkelanjutan dari komponennya, dan (3) pembagian keuntungan yang adil dan merata dari penggunaan sumber daya genetis, termasuk akses yang memadai serta alih teknologi, dan melalui sumber pendanaan yang sesuai (Medrizam dkk, 2004). Kesepakatan lain yang ditandatangani oleh pemerintah di tingkat internasional ialah: Misalnya, pemerintah meratifikasi CITES (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) melalui Keppres No. 43/1978 dan Konvensi Ramsar mengenai Lahan Basah melalui Keppres No.48/1991. Ditingkat nasional, kebijakan mengenai pelestarian keanekaragaman hayati adalah UU No. 5/1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur konservasi ekosistem dan spesies terutama di kawasan lindung. Perundangan ini belum dapat dikatakan komprehensif karena cakupannya masih berbasis kehutanan dan pelestarian hanya di kawasan lindung. Padahal di luar kawasan lindung banyak sekali eksosistem yang mengalami ancaman yang setara.

Pada awal 1990an, ada beberapa kebijakan yang diharapkan dapat menjadi panduan komprehensif bagi pengelolaan keanekaragaman hayati. Misalnya, tahun 1993 Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (KMNLH sekarang Kementrian Lingkungan Hidup, KLH) menerbitkan Strategi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Pada saat yang hampir bersamaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menerbitkan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati untuk Indonesia (Biodiversity Action Plan for Indonesia 1993 - BAPI 1993). Dokumen BAPI ini pada tahun 2003 direvisi menjadi dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) juga oleh BAPPENAS. Dokumen ini telah didokumentasikan oleh sekretariat UNCBD sebagai dokumen nasional Indonesia (Medrizam dkk, 2004).

Tiga kebijakan, yaitu UU No।5/1990, UU No.5/1994 dan IBSAP 2003 merupakan serangkaian upaya yang apabila dijalankan dapat menjadi sarana bagi pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Selain itu terdapat juga peraturan perundangan yang terkait dengan keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu sejak tahun 1984 pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundangan yang terkait dengan keanekaragaman hayati. Berikut ini adalah daftar peraturan-peraturan tersebut yang diklasifikasikan berdasar bentuk perundangannya seperti yang disebutkan Medrizam dkk, 2004.

1. Undang-undang

a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity;

b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

c) Undang Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

d) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

e) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman ; dan

g) Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

2. Peraturan Pemerintah

a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional , Taman hutan Nasional Dan Taman Wisata Alam;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pelestarian Jenis Tumbuhan dan Satwa ;

c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar ;

d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru;

e) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

g) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Suaka Alam Dan Daerah Perlindungan Alam;

h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penggunaan Jenis Kehidupan Liar; dan

i) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan

3. Keputusan Presiden

Keppres Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

4. Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Bersama Menteri Pertambangan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 110/12/702।M/PE/1991 dan Nomor 346/Kpts।11/1991 tentang pedoman pengaturan bersama usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan.

Adanya aturan-aturan tersebut tidak sepenuhnya diberlakukan secara tegas, sehingga upaya konservasi dan pengelolaan keanekaragaman dan kekayaan hayati secara lestari tidak kuat secara yuridis. Berbagai kerusakan hutan terjadi; ilegal loging, kebakaran hutan, dll. Kerusakan terumbu karang dari tahun-ketahun semakin meningkat (menurut WWF Indonesia masuk menjadi kawasan triangle dengan biodiversity fauna karang luar biasa). Kerusakan ekosistem pesisir, yang ditandai mengecilnya areal kawasan hutan mangrove, abrasi, serta penumpukan sampah di sepanjang pantai.

Selain peraturan, di Indonesia juga kaya dengan pemerhati-pemerhati lingkungan dan biodiversity. Ilmuwan-ilmuwan dari berbagai bidang ilmu pun banyak yang telah memiliki serentetan gelar dan pengalaman di luar negeri. Tetapi, yang menjadi pertanyaan besar, mengapa dengan bertambahnya kemajuan pemikiran kita, biodiversity dan kualitas hidup kita malah semakin menurun? Mengapa anak bangsa yang bertaji di negeri orang menjadi melempem dan tidak bernyali di negeri sendiri? Apakah yang salah pada negara subur makmur “gemah ripah loh jinawi” ini?

Sungguh memprihantinkan bila dicermati lebih dalam, konservasi dan pelestarian sumber daya alam yang merupakan tanggung jawab baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat belum sepenuhnya dapat diaplikasikan sehingga menyebabkan hilangnya salah satu tempat sumber biodiversity di Indonesia. Padahal potensi megabiodiversity Negara Indonesia adalah salah satu hal pening yang harus kita kepada anak cucu kita. Tidaklah naif bila pada moment ini, ditengah maraknya isu-isu global permasalahan lingkungan di dunia sebagai waktu yang tepat dalam kita berperan bersama dan berkedudukan setara dalam menyelamatkan kekayaan hayati kita untuk generasi penerus. Berperan kita sesuai porsi masing-masing (akademisi, LSM, Pemerintah, pengusaha) dengan tetap mengarah pada satu tujuan kelestarian alam buat masa depan.

Beberapa tahun belakangan ini terdengung tentang pembangunan dan konservasi yang berkelanjutan (sustainable development and conservation). Dengan adanya deklarasi dari beberapa negara tentang MDGs (Millenium Development Goals) yang mana salah satunya adalah memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. Yang menjadi pertanyaan mendasar kita adalah telah efektifkah kegiatan konservasi yang kita lakukan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang tertuang dalam MDGs tersebut? Seberapa persen keberhasilan kegiatan konservasi yang kita lakukan?